Jika kita perhatikan lebih seksama dan mendalam, adanya utang yang sangat besar tersebut merupakan suatu ancaman terhadap stabilitas ekonomi bangsa Indonesia jika tidak dikelola dengan baik. Dengan adanya utang tersebut bangsa Indonesia memiliki ketergantungan ekonomi terhadap bangsa lain, belum lagi penambahan bunga yang harus disertai pada saat pelunasan utang akan semakin mencekik perekonomian bangsa Indonesia. Lalu bagaimana kita sebaiknya menyikapi kasus diatas?

Ada beberapa implikasi yang harus di pertimbangkan pemerintah dalam menyikapi tawaran utang dari pemerintah Korea Selatan Tersebut, yaitu:

Aspek Ekonomi; Akan menimbulkan suatu ketergantungan ekonomi terhadap negara lain, sehingga secara tidak langsung akan menurunkan produktivitas ekonomi dalam negeri.Aspek Politik; Adanya ketergantungan ekonomi terhadap negara lain akan membuka celah bagi subversi asing, dalam hal ini adalah pengaruh negara pemberi utang terhadap kebijakan ekonomi nasional Aspek SosBud; Kecenderungan untuk bergantung pada utang luar negeri akan menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi sosial budaya bangsa Indonesia yaitu akan terciptanya karakter masyarakat Indonesia yang tidak mandiri dan sangat tergantung pada bangsa lain Aspek Hankam; Kemungkinan adanya kepentingan Asing dibalik tawaran pinjaman utang tersebut perlu diwaspadai, seperti usaha untuk menciptakan ketergantungan pada bangsa Indonesia terhadap negara pemberi pinjaman sehingga negara pemberi pinjaman akan lebih mudah mengendalikan bangsa Indonesia agar tidak menyimpang dari kepentingannya.

Dalam hal ini adanya keterlibatan pemerintah dalam negeri sangatlah penting. Pengelolaan yang tidak terawasi dan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan membuat pinjaman utang tersebut tidak akan memberikan pembangunan ekonomi yang berarti. Dengan kata lain pinjaman utang tersebut tidak akan menghasilkan uang yang lebih besar untuk melunasinya.

Saat ini bangsa Indonesia tengah mengalami kondisi perekonomian yang cukup kondusif terbukti dengan adanya cadangan devisa Indonesia yang cukup kuat, yaitu mencapai US$ 42,2 miliar dan diprediksi akan mencapai US$ 43 miliar pada akhir tahun. Dengan demikian salah satu utang Indonesai, yaitu kepada IMF akan dapat dilunasi pada akhir 2006 ini. Juni lalu, BI telah membayar setengah utang kepada IMF sebesar US$ 3,7 miliar, dan sisa utang US$ 3,74 miliar atau sekitar Rp 33,66 triliun diperkirakan akan dibayarkan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) pada akhir 2006 ini. Percepatan pembayaran utang ini berdampak positif bagi Indonesia dengan mengurangi beban pembayaran bunga di masa mendatang sebesar US$ 0,6 Miliar atau sekitar Rp 5,4 triliun. Selain itu, citra Indonesia juga semakin baik.

Apakah pemerintah harus menerima pinjaman dari pemerintah Korea Selatan tersebut, yang tentu saja akan menambah ”daftar utang” yang harus dilunasi bangsa Indonesia di masa mendatang. Menyikapi hal tersebut pemerintah tidak boleh gegabah, memang secara umum bantuan luar negeri memberikan tambahan daya beli dan secara otomatis akan memungkinkan adanya kenaikan investasi, impor kapital dan konsumsi, namun demikian bantuan tersebut belum tentu meningkatkan kemampuan ekonomi bangsa untuk dapat mandiri pada standar hidup yang lebih tinggi. Banyak negara yang menerima bantuan justru mengalami penurunan produktivitas karena terlalu mengandalkan bantuan tersebut. Hal itu bahkan sudah pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Indonesia yang pada waktu lalu mampu mengekspor beras justru mengalami penurunan produktivitas setelah mengandalkan pembangunan ekonomi pada pinjaman luar negeri.

Saat ini bangsa Indonesia tengah mengalami kondisi perekonomian yang cukup kondusif terbukti dengan adanya cadangan devisa Indonesia yang cukup kuat, yaitu mencapai US$ 42,2 miliar dan diprediksi akan mencapai US$ 43 miliar pada akhir tahun. Dengan demikian salah satu utang Indonesai, yaitu kepada IMF akan dapat dilunasi pada akhir 2006 ini. Juni lalu, BI telah membayar setengah utang kepada IMF sebesar US$ 3,7 miliar, dan sisa utang US$ 3,74 miliar atau sekitar Rp 33,66 triliun diperkirakan akan dibayarkan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) pada akhir 2006 ini. Percepatan pembayaran utang ini berdampak positif bagi Indonesia dengan mengurangi beban pembayaran bunga di masa mendatang sebesar US$ 0,6 Miliar atau sekitar Rp 5,4 triliun. Selain itu, citra Indonesia juga semakin baik.

Apakah pemerintah harus menerima pinjaman dari pemerintah Korea Selatan tersebut, yang tentu saja akan menambah ”daftar utang” yang harus dilunasi bangsa Indonesia di masa mendatang. Menyikapi hal tersebut pemerintah tidak boleh gegabah, memang secara umum bantuan luar negeri memberikan tambahan daya beli dan secara otomatis akan memungkinkan adanya kenaikan investasi, impor kapital dan konsumsi, namun demikian bantuan tersebut belum tentu meningkatkan kemampuan ekonomi bangsa untuk dapat mandiri pada standar hidup yang lebih tinggi. Banyak negara yang menerima bantuan justru mengalami penurunan produktivitas karena terlalu mengandalkan bantuan tersebut. Hal itu bahkan sudah pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Indonesia yang pada waktu lalu mampu mengekspor beras justru mengalami penurunan produktivitas setelah mengandalkan pembangunan ekonomi pada pinjaman luar negeri.

Solusinya jika pemerintah akan menerima tawaran utang tersebut maka harus mempertimbangkan suku bunga, periode pembayaran, dan kesiapan pembiayaan proyek secara teknis dengan matang dan menindaklanjuti tawaran utang itu dalam term condition yang menarik dan menguntungkan Indonesia. Namun jika pemerintah tidak dapat melakukan hal tersebut maka sebaiknya utang tersebut di tolak karena hanya akan menambah krisis ekonomi di dalam tubuh bangsa Indonesia.

Perlukah Hutang Luar Negeri?

July 1st, 2006 | Economics

Kita tidak boleh memalingkan muka dari kenyataan. Di era globalisasi dan liberalisasi semacam ini, setiap aliran bantuan dari IMF, CGI, World Bank, ADB, IDB, maupun lembaga-lembaga donor lainnya adalah sesuatu yang “lumrah”. Misalnya, World Bank (melalui IDA) atau ADB (melalui ADF) sering meminjamkan concessional/soft loan dengan porsi yang sudah ditentukan tetapi dengan persyaratan yang mudah.

Masing-masing lembaga tersebut mempunyai metode dan kajian tersendiri dalam menerapkan standar kelayakan terhadap kemampuan bayar kembali, misalnya dengan analisis makroekonomi seperti pest analysis (political, economic, social, technology). Seringkali, pinjaman tersebut harus disertai peningkatan peringkat (misalnya Standard & Poors) dari kondisi negara yang bersangkutan.

Sayangnya, pinjaman tersebut dilekati kepentingan politik di dalamnya. Dalam perekonomian saat ini, sebenarnya “wajar” jika lembaga donor menginginkan kompensasi dan kontraprestasi lain dari pemerintah.

Masalahnya, seberapa perlu hutang-hutang tersebut? Sejauh mana penggunaan hutang tersebut untuk kesejahteraan rakyat? Dan bagaimana pertangungjawaban atas tingkat kebocoran yang mencapai lebih dari 30% tersebut?

Prosedur Pencairan Hutang

Sebelum pinjaman tersebut dicairkan, lembaga donor terlebih dahulu membuat rencana strategis pembangunan yang disebut CAS (di World Bank) dan CSP (ADB). Isinya adalah rencana pembangunan yang komprehensif lengkap dengan tujuan dan hal yang ingin dicapai. Rencana tersebut didiskusikan kedua belah pihak antara lembaga donor dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Lembaga donor akan memberikan bantuan (assistance) berbentuk loan atau grant yang nantinya akan ditetapkan sebagai komitmen APBN. Biasanya grant diberikan untuk membantu persiapan project loan yang akan diberikan dalam bentuk bantuan konsultan. Tentu saja, konsultan yang ditunjuk (hampir pasti) adalah konsultan asing dengan fee sebesar US$ 3.500-15.000.

Selanjutnya, akan dibahas persiapan proyek, evaluasi penilaian kelayakan, hingga negosiasi hutang. Ada kecenderungan dimana staf lembaga donor “memaksakan” agar loan tersebut bisa diwujudkan kendati kesiapan maupun kelayakannya tidak memenuhi persyaratan. Akibatnya, ketika loan agreement ditandatangani, perhitungan biaya pinjaman pun dimulai. Di titik inilah masalah-masalah muncul seperti penyerapan pinjaman yang tidak optimal dan biaya komitmen (sebesar 0,75%-1%) yang harus ditanggung pemerintah.

Inilah yang menyebabkan pinjaman tidak terkelola dengan baik ketika memasuki tahap implementasi. Jelas, penggunaannya menjadi mubazir dan pemerintah menanggung beban biaya, bunga, dan hutang pokok yang begitu tinggi. Akan tetapi, laporan dari konsultan selalu dinyatakan baik (karena untuk itulah mereka dibayar) walaupun penyelesaian proyek secara fisik tidak memuaskan. Banyak lho instansi yang mengeluhkan hal tersebut.

Jebakan Hutang Luar Negeri

Biasanya, lembaga donor menyaratkan adanya suatu policy matrix yang harus dipenuhi pemerintah seperti misalnya melalui penerbitan UU atau PP yang mendukung. Jelas bahwa policy matrix tersebut sangat politis, tetapi terkadang berguna dalam memberi masukan kepada pemerintah. Pinjaman akan sangat berbahaya jika pengelolaannya tidak dijalankan dengan baik (baca: default).

Andaikata pun terjadi default, lembaga donor kemudian akan “memberikan” opsi-opsi khusus yang disebut letter of intent (LoI), policy matrix, dan sebagainya. Sebagai contoh, privatisasi yang terjadi pada tahun 1999 sebagai salah satu bentuk “opsi” IMF. Tentu saja, masih banyak lagi contoh-contoh buruk dari dampak pinjaman yang sebenarnya tidak perlu dan tidak terkelola dengan baik.

Apabila hal semacam ini berlangsung terus menerus tanpa ada perbaikan dan peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat, akan membuat keturunan kita kelak harus membayar sewa hanya untuk tinggal di tanah airnya sendiri.

Pro-Kontra Privatisasi

Memang benar, privatisasi yang seakan merupakan “pesanan” lembaga donor banyak melahirkan pro-kontra. Walau menurut saya pribadi, BUMN yang strategis menyangkut hajat hidup orang banyak seharusnya tetap dipertahankan dan dikelola dengan lebih baik lagi mengingat faktor social welfare yang dimilikinya. Jika BUMN strategis tersebut diserahkan kepada swasta, mereka akan mengabaikan kesejahteraan masyarakat dan hanya mengejar sisi komersialnya saja.

Akan tetapi, dalam beberapa kasus, privatisasi malah bisa memberi pengaruh baik. Pada kasus Indosat misalnya, terbukti justru melahirkan kompetisi yang sehat bagi Telkom dalam melayani komunikasi masyarakat. Kita jadi memiliki lebih beragam pilihan dimana masing-masing penyedia layanan akan berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik berupa kualitas sambungan maupun biaya yang dibebankan.

Agaknya memang sudah saatnya pemerintah mulai membuka peluang bagi terciptanya kondisi perekonomian yang terbuka dan sehat. Monopoli maupun proteksi terbukti tidak membuat kinerja BUMN menjadi meroket. PLN, misalnya, terbukti terus mengalami kerugian. Pertamina terkesan hanya berjalan di tempat. Begitu pula Telkom, dimana hampir separuh laba yang diperoleh malah merupakan sumbangan Telkomsel, yang 35% sahamnya dimiliki Singtel.

Bagaimana Solusinya?

Pemerintah memang sedang berusaha menanggulangi kebocoran dengan sistem pengelolaan hutang luar negeri yang lebih baik. Pihak lembaga donor sendiri juga telah membuat suatu sistem untuk membatasi praktek korupsi dalam pengelolaan hutang tersebut. Misalnya, untuk pinjaman proyek, lembaga donor akan langsung menyetor disburse loan kepada kontraktor terpilih. Hampir tidak ada arus uang yang melewati instansi/pejabat terkait. Pemilihan kontraktor tersebut juga dengan menerapkan sistem procurement yang relatif ketat.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana pemanfaatan pinjaman tersebut karena cost of borrowing yang dibebankan kepada pemerintah begitu besar.

Mengingat masa jabatan para birokrat yang pendek, secara tidak langsung akan mendorong mereka untuk (maaf) bersikap oportunis. Pinjaman yang seharusnya tidak terlalu urgent tetap dipaksakan karena iming-iming kickback yang menarik.

Doa saya buat pemimpin negeri ini adalah agar tidak dengan semena-mena melepas kekayaan kita tanpa memberdayakan sumberdaya sendiri yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jangan sampai kepentingan untuk melayani publik demi kesejahteraan bersama terdistorsi oleh sifat tamak homo homini lupus.

Dan buat kita-kita yang cuma rakyat jelata, mari kita sama-sama menyiapkan diri kita sendiri agar bisa menghindari dampak negatif globalisasi dan liberalisasi. Dengan menjadi pribadi-pribadi yang siap dan mau untuk berubah, beradaptasi, dan berkompetisi, niscaya globalisasi dan liberalisasi tidak akan memberikan ancaman buat kita.

Justru merupakan kesempatan untuk meraih penghidupan yang lebih baik dan mengembangkan diri secara lebih maksimal.

Mencari Pengganti Utang Luar Negeri dalam APBN
JAKARTA – Wacana perlu tidaknya Indonesia memanfaatkan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan dalam negeri, sebenarnya sejak Orde Baru mulai berkuasa sudah diperdebatkan para ahli ekonomi.
Kini, ketika kontrak kerja sama Pemerintah Indonesia dan dana moneter internasional (IMF) akan segera berakhir, wacana tersebut kembali mengemuka dan menjadi bahan perdebatan sengit sesama ekonom dan pejabat pemerintah.
Masing-masing melancarkan argumentasi disertai bukti-bukti yang menguatkan, tetapi pada dasarnya bermuara pada satu tujuan, bagaimana perekonomian Indonesia bisa kembali bangkit, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran 220 juta rakyat Indonesia.
Pengamat ekonomi sekaligus ketua STIE Perbanas, Faisal Basri merasa utang luar negeri kian hari kian mengusik Indonesia sebagai negara berdaulat dan penggunaannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam artian, masyarakat tidak menikmati hasil dari penggunaan utang tersebut.
“Yang mendapat keuntungan justru negara donor ketimbang Indonesia sebagai negara penerima,” ucap Faisal
Faisal mengatakan, utang luar negeri termasuk yang dari IMF selama ini terlalu mengedepankan aset fisik, padahal sebagian dana pinjaman itu akhirnya kembali ke negara donor.
Menurut dia, ini dapat dilihat dari manuver yang dilakukan negara peminjam. “Negara donor memilih sendiri siapa yang menjadi konsultan proyek, termasuk menunjuk sendiri negara penyedia barang dan jasa,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan masih terjadi inefisiensi dalam pemanfaatan utang luar negeri. Adapun ragamnya, bisa berwujud kebocoran anggaran, korupsi, daya serap yang rendah dan perecanaan yang kurang matang.
Dalam berbagai kesempatan, hal senada juga kerap dikemukakan Kwik Kian Gie, Menneg PPN/Kepala Bappenas.
Terlena
Faisal menilai, selama ini pemerintah terlalu terlena dengan ‘kelezatan’ utang luar negeri. Utang tersebut menjadi bencana nasional ketika pokok pinjaman beserta bunganya tanpa disadari sudah menggunung dan lebih besar dari kemampuan Indonesia untuk membayarnya.
Padahal masih banyak alternatif pendapatan yang bisa diperoleh pemerintah selain dari utang luar negeri. Potensi yang bisa digali adalah dana domestik, di antaranya pajak. Masalahnya, Faisal menilai pemerintah terlalu takut menarik pajak dari masyarakat.
Pada 2003, misalnya, penerimaan perpajakan naik Rp 41 triliun, atau 18,7 persen dari tahun 2002. “Karena rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax ratio) masih rendah, kenaikan tahunan masih bisa sebesar 20 persenan atau di atas Rp 52 triliun,” papar Faisal.
Dradjad Wibowo, ekonom senior Indef mengatakan, di luar kenaikan tahunan, pemerintah bisa menggali sumber penerimaan lain seperti peningkatan jumlah wajib pajak dua kali lipat, peningkatan tarif pajak efektif dan penurunan tarif nominal, pengampunan pajak, penalty-base income, dan optimalisasi penerimaan migas melalui berbagai renegosiasi, sekuritisasi dan penjualan saham Pertamina kepada masyarakat.
Selain menggenjot penerimaan pajak, untuk membayar utang luar negeri tahun depan pascaprogram IMF yang tidak kecil, timbul pemikiran untuk memakai sebagian besar saldo tunai dalam rekening dana investasi (RDI) per 31 Desember 2002.
Penggunaan dana RDI ini dilakukan karena pemerintah memerlukan tambahan dana yang cukup besar untuk menopang pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2004
Kemungkinan dipakai RDI untuk membayar utang masih dalam tahap pembicaraan antara pemerintah dan Komisi IX DPR. “Karena termasuk dana nonbudjeter, penggunaan dana RDI ini harus melalui persetujuan politik,” kata pengamat ekonomi Aviliani.
Seyogyanya, kata Aviliani, kita harus melihat dari mana dana RDI itu berasal. “Dana tersebut berasal dari selisih bunga pinjaman yang didapat kreditor dengan bunga yang dikenakan ke debitor dan juga dari wind fall harga migas yang telah ditetapkan pemerintah,” kata dia.
Bayar Utang
Melalui APBN 2004, Indonesia akan menggunakan sebagian besar dana RDI untuk membayar utang luar negeri tahun depan. Dana RDI dalam bentuk hak tagih yang kemungkinan dapat ditarik tahun 2003, yakni sebesar Rp 9 triliun-Rp 10 triliun. Sedangkan saldo RDI yang berbentuk valuta asing (valas) dan rekening dana pembangunan (RDP) hingga akhir tahun lalu tercatat Rp 20,232 triliun.
Satu bulan yang lalu, jumlah tersebut membengkak menjadi Rp 22,429 triliun. Untuk dana RDI yang masih berbentuk hak tagih pemerintah ke Pemda, BUMN, dan BUMD, per akhir 2002 mencapai Rp 67,174 triliun.
Untuk membayar utang luar negeri tahun ini, APBN 2003 mencatat dana sebesar Rp 17,263 triliun telah disiapkan. Jumlah tersebut dengan catatan, Indonesia memperoleh penjadwalan utang luar negeri (rescheduling) melalui Paris Club.
Pada tahun 2003, pemerintah mengalokasikan Rp 116,3 triliun untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri, ditambah pembayaran pokok, bunga, dan pembelian kembali (buy back) obligasi dalam negeri. Padahal, penjadwalan utang melalui Paris Club 1 hingga Paris Club 3, London Club dan reprofiling (penataan kembali profil jatuh tempo) obligasi rekapitalisasi sudah dimasukkan.
Selain itu, sejak tahun 2003 semakin banyak utang yang dijadwal ulang melalui Paris Club 1 (September 1998) dan Paris Club 2 (April 2000) yang habis masa jeda bayar utang (grace period).
Pada 2005, utang yang dijadwal ulang melalui Paris Club 3 juga mulai habis masa jeda bayar utangnya.
Penegasan mengenai rencana penggunaan RDI di Bank Indonesia untuk membayar utang juga disampaikan oleh Dirjen Lembaga Keuangan Depkeu, Darmin Nasution. ”Memang RDI itu sudah diplot sebagian besar untuk bayar utang. Tetapi, itu ada kombinasinya, antara mengeluarkan obligasi dalam dan luar negeri dengan RDI,” katanya.
”Komposisi tersebut bisa saja berubah. Sebab, kalau kita bayar utang dengan RDI, kita tidak tambah utang, tetapi bisa mengakibatkan terjadinya inflasi, karena menambah jumlah uang beredar. Sebaliknya, dengan menerbitkan obligasi, utang bertambah tetapi tidak menambah jumlah uang beredar. Jadi, harus dilakukan kombinasi,” katanya.
(SH/danang joko murdono)

UTANG LUAR NEGERI DAN EKONOMI RAKYAT

Apakah ada hubungan antara utang luar negeri dengan ekonomi rakyat? Jawabannya tentu saja tidak bisa dikatakan tidak karena utang pemerintah pada saat ini, khususnya utang luar negeri, sudah berperan sebagai faktor, yang mengganggu APBN. Bahkan faktor gangguan yang berasal dari utang luar negeri tersebut sudah menampakkan signal negatif pada pertengahan 1980-an ketika terjadi transfer negatif. Utang pokok dan bunga yang dibayar kepada negara donor dan kreditor ketika itu sudah lebih besar dari utang yang diterima oleh pemerintah.Hubungan utang dengan ekonomi rakyat terlihat pada dimensi APBN sekarang ini, yang sulit dijelaskan sebagai bentuk anggaran suatu pemerintahan yang normal. APBN dengan beban utang yang berat, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri, merupakan simbol ketidakwajaran dari instrumen kebijakan ekonomi negara ini. Dalam keadaan seperti ini, maka ekonomi masyarakat sangat terganggu.Pada satu sisi, utang luar negeri Indonesia sudah menjadi beban kronis dari APBN sehingga anggaran negara tersebut tidak memiliki ruang yang memadai untuk manuver. Anggaran pengeluaran habis terkikis oleh pengeluaran untuk utang luar negeri. Dengan demikian, APBN Indonesia sudah menjadi instrumen yang sulit bergerak, kartu mati, dan bahkan mengganggu ekonomi nasional secara keseluruhan.Pada sisi lain, APBN sendiri merupakan instrumen kebijakan pemerintah, yang sangat penting. Tetapi sekarang instrumen tersebut sudah menjadi kartu mati, yang tidak bisa dipakai secara leluasa untuk kepentingan ekonomi masyarakat luas, termasuk kepentingan ekonomi rakyat.

KARTU MATI APBN Rasio Utang Indonesia terhadap pendapatannya (PDB) bukan hanya melewati batas aman sekitar 50 persen, tetapi telah melewati rekor negeri miskin dimanapun di dunia ini. Bayangkan, rasio utang terhadap pendapatannya mencapai tidak kurang dari 120 persen. Itu berarti bahwa pendapatan seluruh penduduk selama setahun tidak cukup untuk utang tersebut.Setiap penduduk kini memiliki utang luar negeri tidak kurang dari 750 sampai 800 dollar AS. Itu juga berarti bahwa setiap keluarga menanggung beban utang sekitar 4000 dollar AS. Sementara itu, pendapatannya rata-rata hanya sekitar 600 dollar AS per kapita atau sekitar 3000 dollar AS per keluarga. Jadi, utangnya jauh lebih banyak dari pada pendapatan rata-rata setiap penduduk selama setiap setahun.Negara-negara Amerika Latin, yang dianggap sebagai model kelompok negara yang terjebak utang (“debt trap”), hanya mempunyai rasio utang terhadap PDB antara 30-40 persen. Angka ini sudah dianggap gawat dan pemerintah di negara-negara ini sudah merasa perlu melakukan langkah-langkah politik terhadap anggarannya.Indikator utang Indonesia pasca krisis lebih buruk dari kelompok negara Amerika Latin tersebut. Negeri ini memiliki sudah rasio utang terhadap PDB sampai 130 persen. Tetapi pemerintah, Tim Ekonomi, Menteri Keuangan sangat merasa biasa dan tidak perlu usul pemotongan utang (“haircut”) atau langkah-langkah lain, yang dapat meringankan rakyat. Seolah-olah tidak ada apa-apa dan kebijakan utang dijalankan seperti masa normal. Pembayaran utang apa adanya diajukan ke DPR dengan konsekwensi menguras anggaran dengan jumlah pengeluaran yang begitu besar.Karenanya, pemerintah mengajukan usul kepada DPR untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang tidak kurang dari 70 trilyun. Sementara itu, utang yang hendak diperoleh dari kreditor hanya 34,7 trilyun rupiah. Jadi, ada defisit atau “negatif outflow” tidak kurang dari 35 trilyun rupiah. Sementara itu, anggaran pembangunan langsung yang diharapkan dapat dinikmati masyarakat hanya 47,1 trilyun rupiah atau 14 persen saja terhadap total belanja negara. Jadi, APBN 2002 ini betul-betul habis hanya untuk bayar utang, bayar gaji pegawai negeri yang tidak produktif, dan menambal subsidi.Dalam kondisi sangat darurat ini, maka DPR tidak bisa lagi hanya berbicara dengan retorika anggaran berdasarkan pembukuan biasa, tetapi sudah sangat perlu berbicara dengan nurani. Apakah layak hak rakyat terhadap anggaran musnah untuk membayar utang najis tersebut? Sekarang ini pula saatnya untuk mengukur nyali anggota dewan terhormat. Jadi, mesti dihindari kegenitan retorika teknokrat yang hampa politik, dengan mengajukan secara tegas keputusan yang berpihak pada rakyat.Dalam rangka menyelamatkan APBN, maka pemerintah bersama DPR harus mengambil keputusan-keputusan yang penting. Keputusan tersebut perlu dilakukan berdasarkan kepentingan maayarakat luas, termasuk di dalamnya hak ekonomi rakyat.Keputusan pertama dan utama adalah pernyataan politik secara formal bahwa anggaran sudah gawat dan telah melanggar batas-batas hak ekonomi rakyat atas anggaran yang terkuras untuk membayarnya. Utang yang dibuat oleh regim yang korup di masa lalu tidak bisa dibayar begitu saja. Rakyat harus dibela hak-haknya untuk mendapatkan kucuran anggaran pembangunan yang layak.Keputusan kedua adalah menetapkan pengurangan pembayaran utang setidaknya separuh dari yang diajukan pemerintah dari hampir 70 trilyun rupiah (cicilan pokok 41,5 trilyun rupiah, cicilan bunga 27,4 trilyun rupiah) menjadi 30 trilyun rupiah. Keputusan ini diminta untuk dilanjutkan oleh pemerintah dengan diplomasi ekonomi kepada negara kreditor, dengan menyampaikan aspirasi rakyat, yang disalurkan oleh DPR.Keputusan ketiga, meminta pemerintah (tim ekonomi) secara kreatif untuk mengurangi pembayaran utang melalui berbagai kombinasi kebijakan (diplomasi ekonomi), yakni : a) diplomasi penjadwalan ulang dengan kreditor, b) mengusulkan skema-skema “Debt equity swap” (untuk lingkungan, program kemiskinan, kemanusiaan, dll), c) mengajukan pemotongan utang (karena Indonesia tanpa Jakarta sudah miskin berat).Keputusan keempat, panitia anggaran mengalokasikannya untuk keperluan-keperluan yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat. Dengan demikian, maka anggaran pembangunan langsung bisa ditingkatkan lebih besar lagi, termasuk mengurangi defisit.Jika tim ekonomi tidak mampu, maka DPR dan partai-partai memikir ulang posisi eksekutif, yang bertanggung jawab terhadap bidang ekonomi dan fiskal ini. Sebaiknya diminta orang-orang yang berkemampuan politik dan diplomasi ekonomi yang baik, dalam rangka keberpihakkan kepada rakyat.

MEMASUNG EKONOMI RAKYAT

Peningkatan pajak sulit bermanfaat jika harus dimasukkan pada APBN yang bocor. Rasio pajak terhadap PDB juga telah meningkat, sampai 13 persen, tetapi hanya tersisa sangat sedikit untuk pembangunan langsung. Masyarakat kehilangan haknya atas anggaran publik sehigga akses terhadap program kesehatan, pendidikan, pangan dan infrastruktur sosial lainnya berkurang sangat drastis.Peningkatan deviden BUMN untuk APBN sama saja. Sumbangan trilyunan rupiah untuk APBN terkuras untuk membayar utang luar negeri, yang jumlahnya tidak kurang dari 70 trilyun (cicilan pokok dan bunga). Jumlah ini sudah memperhitungkan kemungkinan penjadwalan utang. Jika angka penjadwalan diperhitungkan, maka beban utang luar negeri yang jatuh tempo pada tahun diperkirakan mencapai 100 trilyun. Belum lagi beban utang domestik dan pengeluaran rutin lainnya, yang tidak bisa dihindari. Jadi, kunci persoalan adalah beban utang luar negeri, yang telah melampaui batas kemampuan suatu negara untuk melayaninya. Bahkan jumlah beban pembayaran utang tersebut telah memasung hak ekonomi masyarakat luas atas anggaran publiknya.Pemerintah telah bermain-main dengan nasib rakyat, yang mutlak mempunyai hak terhadap anggaran publik tersebut. Tetapi praktek kebijakan publik dan implementasi anggaran dari regim yang korup telah menghilangkan kesempatan tersebut. Tim ekonomi hanya mempunyai visi teknis fiskal belaka, bahwa utang itu merupakan kewajiban negara untuk membayarnya. Padahal, kerugian paling besar terbebankan kepada masyarakat luas.Tidak ada sama sekali visi ekonomi politik dari tim ekonomi pemerintah untuk membela kepentingan masyarakat luas, dengan cara membebaskan sebagian beban utang, yang merupakan produk dari praktek kebijakan yang disortif dan praktek korupsi yang meluas pada masa regim yang lalu. Korupsi di sini termasuk birokrat asing, yang juga sangat menikmati keuntungan super normal dari proyek-proyek utang luar negeri, yang biasa di-“mark up”. Usaha diplomasi untuk membagi beban resiko di masa lalu tidak dilakukan sehingga resiko kesalahan rancangan utang dan kesalahan prakteknya di lapangan hanya dibebankan kepada pihak Indonesia.DPR nampaknya juga bermain-main dengan anggaran publik ini karena tidak memiliki konsep yang matang untuk membebaskan APBN 2002 dari beban utang, yang mencekik leher. Bahkan pembicaraan tentang APBN di DPR pada pertengahan Oktober tahun yang menjadi “deadlock” dan hanya menghasilkan skema penjadwalan utang, yang tidak memberi ruang cukup bagi APBN untuk berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang positif.Itu juga berarti bahwa partai, yang berkuasa, juga mempertaruhkan nasib politiknya pada teknokrat, yang hampa politik. Negara dan masyarakat mempunyai hak untuk tidak membayar sebagian utang yang najis, penyimpangan yang dilakukan dalam keputusan kebijakan dan implementasinya di lapangan. Tetapi pembelaan atas kesalahan kebijakan publik ini tidak nyata sehingga pembahasan berjalan apa adanya.Pendekatan para teknokrat hanya bersifat teknis fiskal belaka, dengan akibat yang mesti ditanggung oleh masyarakat luas. Padahal masalahnya adalah “political economy”, yang harus dijalankan dengan tindakan politik, diplomasi ekonomi, dan bahkan tindakan kolektif dari “stake holders”, yang berkepentingan terhadap APBN.Jika transaksi utang individu perusahaan, maka kewajiban pihak yang melakukan transaksi membayarnya. Transaksi utang individu ini berbeda dengan transaksi utang publik dimana pihak yang tidak memutuskan ikut menanggung resiko dan beban atas kesalahan pengambilan keputusan tersebut. Karena itu, syarat adanya transaksi pada domain publik adalah transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi.Utang luar negeri adalah keputusan politik, yang berada pada domain publik. Ini berbeda dengan transaksi individu atau pertukaran swasta. Pada kebijakan publik prasyarat-prasyarat keterbukaan, transparansi, demokrasi dan tahapan yang baik merupakan bagian dari elemen yang penting. Jika prasyarat itu tidak ada, maka transaksi tersebut pasti merugikan publik. Utang luar negeri juga merupakan keputusan publik, yang prasyarat-prasyaratnya sangat tidak memenuhi standar, tetapi dijalankan dengan pola pemerintahan yang tertutup dan otoriter.Potensi untuk memperbaiki mekanisme kebijakan publik tersebut mati karena sifat pemerintahan, yang sangat represif. Akibatnya, ribuan proyek yang berjalan dengan anggaran dari utang luar negeri sangat penuh dengan praktek korupsi, “mark up”, dan perburuan rente. Proyek-proyek menjadi tidak efisien dan negara menanggungnya dengan beban pembayaran yang mahal dan mencekik tadi.Transaksi publik yang menyimpang dan dinodai praktek korupsi pemerintah dan birokrasi dapat dituntut untuk tidak dibayar begitu saja. Dalam kasus utang luar negeri, praktek korupsi juga dilakukan oleh birokrat asing dan perusahaan pelaksananya. Publik dan masyarakat luas memiliki hak untuk melindungi anggarannya dari praktek seperti itu. Visi seperti ini yang tidak dimiliki pemerintah dan DPR, yang tengah membahas APBN 2002.Jika itu dilakukan, maka pemerintah ini tidak jauh berbeda dengan Orde Baru, yang mempermainkan hak rakyat atas anggaran. Resikonya, ekonomi masyarakat, program kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur sosial, dan pembangunan lainnya tidak bisa dijalankan.Anggaran dikuras untuk membayar utang luar negeri tidak kurang dari 69 trilyun rupiah. sedangkan utang yang diterima hanya sekitar 34 trilyun rupiah. keadaan “negative outflow” seperti ini telah terjadi sejak 1986, tetapi dibiarkan semakin memburuk.Pertanyaannya, mengapa ada hak rakyat atas anggaran tersebut tidak dipertimbangkan? Mengapa hanya hak kreditor saja uang dihitung? Jawabnya terletak pada visi pemerintah dan teknokrat pengambil keputusan tidak menimbang hak ekonomi politik rakyat atas anggaran tersebut. Kelopmok ini memang hampa politik

Kebijakan bebas aktiv Prinsip ini adalah pondasi dari kebijakan luar negeri Indonesia, yang bebas aktiv. Kebijakan yang bebas karena Indonesia tidak memihak adidaya dunia. Sebagai sebuah prinsip, dengan menerapkan keberpihakan akan bertentangan dengan filosofi nasional dan identitas negara yang dinyatakan dalam Pancasila.
Kebijakan yang aktiv untuk memperluas bahwa Indonesia tidak menjalankan sikap yang pasiv atau reaktiv terhadap isu-isu internasional akan tetapi dengan mencari partisipasi aktiv dalam untuk penyelesaiannya. Dengan kata lain, kebijakan bebas aktiv Indonesia bukanlah kebijakan yang tidak memihak, akan tetapi adalah sebuah kebijakan yang tidak menjadikan Indonesia sekutu negara adidaya ataupun mengikat negara dengan pakta militer manapun. Hakikatnya, ini adalah sebuah kebijakan yang didisain untuk melayani kebijakan negara sementara secara bersamaan memungkinkan Indonesia bekerjasama dengan negara-negara lain menghapuskan kolonialisme dan imperalisme dalam segala macam bentuk dan manifestasinya sehingga menciptakan perdamaian dunia dan keadilan sosial. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Indonesia menjadi salah satu anggota pendiri Gerakan Non-Blok.

Sasaran Utama Kebijakan luar negeri setiap negara afalah sebuah refleksi aspirasi negara yang bersangkutan dalam berhadapan (vis-a-vis) dengan negara lain di seluruh dunia. Berdasarkan dasar pikiran ini, sasaran utama kebijakan luar negeri Indonesia adalah: A. Mendukung pembangunan nasional dengan prioritas pada pembangunan ekonomu, sebagai tahapan dalam rencana pembangunan lima tahun; B. Memelihara stabilitas internal dan regional mengkondusivkan pembangunan nasional; C. Menjaga integritas wilayah Indonesia dan menjamin harapan bangsa terhadap tempat tinggal.

]]> http://yusufagus.wordpress.com/2008/12/21/menyikapi-utang-luar-negeri/feed/ 0 yusufagus krisis-global1 http://yusufagus.wordpress.com/2008/12/21/no-problemenak-tenan/ http://yusufagus.wordpress.com/2008/12/21/no-problemenak-tenan/#comments Sun, 21 Dec 2008 08:26:36 +0000 yusufagus http://yusufagus.wordpress.com/?p=9 ]]>

bila kamu stress gak akan bisa nyenyak  seperti aku  maka hidup hati-hati